topmetro.news – Fraksi HPP (Hanura, PSI, PPP) DPRD Medan meminta Pemko Medan membangun kesadaran para pelaku UMKM akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi, selain membantu akses permodalan dan perizinan berusaha.
Sehingga terbangun sinergitas dan kolaborasi yang sama-sama menguntungkan antara pelaku UMKM dan Pemko Medan.
Hal itu dikatakan Juru Bicara Fraksi HPP DPRD Medan Erwin Siahaan dalam sidang paripurna pendapat fraksi-fraksi DPRD Medan, terhadap Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM, Senin (18/3/2024), di DPRD Medan.
Ia mengatakan, Fraksi HPP DPRD Medan berpendapat, geliat masyarakat untuk membuat bisnis sendiri berada pada trend yang sangat baik. Dan hal itu akan sangat membantu guna mendorong perekonomian nasional dan daerah.
Tren Latah
Namun pada sisi lain, katanya, banyak juga yang mendirikan usaha hanya karena ikut-ikutan tren atau latah. Tanpa melihat potensi diri yang dimilikinya.
“Tidak mengherankan jika produk UMKM lokal yang berhasil menembus pasar internasional terbilang masih sedikit. Jika dibandingkan produk sejenis dari negara luar, produk UMKM Indonesia kalah saing. Baik dari segi kualitas dan harga,” urainya.
Lebih lanjut kata Erwin, produk yang lahir dari latah atau ikut-ikutan tren, tidak muncul dari konsep yang matang. Serta memiliki kemiripan satu sama lain dengan produk sejenis.
Untuk itu menurut Fraksi Hanura PSI PPP, Pemko Medan harus mendorong para pelaku UMKM berpikir kritis sekaligus inovatif.
Selain itu, juga memberikan pendampingin dan pembinaan bagi pelaku UMKM dalam melakukan riset terhadap perilaku konsumen. Sekaligus ‘trial and error’ untuk mengetahui formula yang tepat.
“Memaksimalkan perkembangan teknologi dan informasi yang ada, dengan mengikuti pelatihan atau workshop yang bermanfaat bagi kelangsugan usaha UMKM. Termasuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk, pelayanan serta pemasaran produk UMKM,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, fraksi ini berkeyakinan dan berharap UMKM di Kota Medan akan mampu berkembangan hingga ‘go Internasional’. Tentunya dengan perlindungan serta pembinaan oleh Pemko Medan.
Di akhir pendapatnya, Fraksi HPP DPRD Medan menyetujui dan menerima Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembanan UMKM menjadi Perda Kota Medan.
reporter | Thamrin Samosir
